Dani Muhtada, Suhadi, In’am Zaidi, Rayyan Alkhair
Hundreds of victims of the 2012 Sunni-Shia conflict in Sampang are still living in refugee camps in Sidoarjo, East Java. They still keep the dream to return back to their home village in Sampang. Even though almost all of them have pledged to return to the Sunni faiths in early November 2020, no one could guarantee that they could definitely return to their home village after the pledge. This article seeks to identify the factors that make it difficult for the Sampang Shia refugees to obtain their civil rights as well as to formulate strategic policies to restore these rights. This article indicates that the Shia refugees, who live in the refugee camp, have already got some of their civil rights back, including the rights to access health facilities, education and administration services. However, there are two fundamental civil rights that have not been fulfilled, namely the freedom of religion and the right to live back in their home village. It argues that two main factors prevent them from returning to their home village: strong resistance from the community and the weak role of the state. The article suggests that the government needs to employ a systemic governance approach to fully restore the civil rights of the Sampang Shia refugees. Ratusan korban konflik Sunni-Syiah tahun 2012 di Sampang masih tinggal di pengungsian di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka masih menyimpan mimpi untuk kembali ke kampung halaman mereka. Namun demikian, meski sebagian besar dari mereka telah berikrar menyatakan diri untuk kembali ke Sunni pada awal November 2020, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka pasti dapat kembali ke kampung halaman setelah ikrar tersebut diucapkan. Artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat para pengungsi Syiah sulit mendapatkan hak-hak sipilnya, serta merumuskan kebijakan strategis yang tepat untuk memulihkan hakhak tersebut. Artikel ini menunjukkan bahwa para pengungsi Syiah yang tinggal di kamp pengungsian telah mendapatkan kembali sebagian hak sipilnya, termasuk hak untuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dan layanan administrasi. Namun, ada dua hak sipil fundamental yang belum terpenuhi, yaitu kebebasan beragama dan hak untuk hidup kembali di kampung halaman. Ada dua faktor utama yang menghalangi mereka untuk kembali ke kampung halaman: resistensi yang kuat dari masyarakat dan lemahnya peran negara. Artikel ini berpendapat bahwa pemerintah perlu menggunakan pendekatan systemic governance untuk memulihkan hak-hak sipil para pengungsi Syiah Sampang. © 2022,Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies.All Rights Reserved.
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
